Thursday, April 24, 2014

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Oleh : Hero Herlambang Bratayudha, SH
(Perancang Pertama Peraturan Perundang-Undangan)

Mengulang bahasan kerusuhan Koja yang terjadi antara ahli waris/warga yang berkaitan dengan makam mbah priok  dengan aparat yang menewaskan 3 (tiga) orang Satpol PP dan segenap permasalahan serupa sungguh tidak dimaksud untuk membuka kembali luka lama. Tragedi tersebut hingga saat ini masih menyisakan permasalahan terutama terkait dengan peranan sesungguhnya Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah, yang perlu segera untuk diatasi dan dicari solusi. Terlebih lagi jika Satpol PP, dalam setiap tugasnya sering  dilibatkan terlalu jauh dalam apapun upaya pemerintah daerah untuk atas nama menegakkan regulasi lokal. Ulasan singkat dalam artikel ini penting dikemukakan untuk memberi gambaran yang obyektif dan adil akan peranan Satpol PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat.

Tuesday, April 22, 2014

ARTI PENTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH



ARTI PENTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH


OLEH :
JISI NASISTIAWAN, SH., MH
PERANCANG MADYA
PADA KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU

A.           PENDAHULUAN
Dalam proses pembangunan, apapun yang dibuat oleh lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya haruslah bertumpu pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang ada pada pemerintah tersebut. Sistem politik itu sendiri terdiri dari tiga hal yaitu input, proses, dan output. Proses-proses ini yang mengandung nilai-nilai demokrasi partisipatif  yang memberikan penghargaan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan bangsa, terutama dalam bidang hukum dan politik.
Partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan nasional merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang secara terminologi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menuju kehidupan bernegara yang sempurna, rakyatlah yang harus banyak memegang peranan. Oleh karena itu rakyat harus mengendalikan pemerintahan. Ini berarti bahwa dalam negara demokrasi proses kegiatan negara harus juga merupakan suatu proses dimana semua warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa[1]. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya berada pada tataran kegiatan pembangunan fisik dan proyek-proyek fisik saja, namun meliputi pula pembangunan non fisik berupa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk output yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa perangkat aturan perundang-undangan atau perangkat hukum. 

Monday, March 10, 2014

artikel tentang remisi

REMISI TERHADAP KORUPTOR
MELUKAI HATI RAKYAT
(Oleh : Kimsirin, SH.)
A.   Pendahuluan
1.  Latar Belakang
Akhir-akhir ini masalah remisi untuk terpidana korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah ini. Pada dasarnya, ada yang pro dan adapula yang kontra. Walau bagaimanapun korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Thursday, September 12, 2013

Informasi Resmi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013 terbaru update

Informasi Resmi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013 terbaru update

PERSYARATAN PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2013

A. Untuk Kualifikasi SLTA Sederajat/SMU/SMA
Persyaratan :
1) Warga Negara Indonesia.
2) Pria/Wanita
3) Usia, pada tanggal 1 September 2013 minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun.
4) Pendidikan : SLTA sederajat/SMU/SMA (termasuk paket C).
5) Nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SLTA sederajat/SMU/SMA (termasuk paket C) rata-rata 7,0 (khusus untuk Papua nilai rata-rata 6,5)
6) Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli dan tidak bertato.
7) Tidak sedang bekerja pada instansi lain baik Pemerintah maupun BUMN.
8) Tinggi dan berat badan
a. Pria minimal 165 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 160 cm dengan berat badan proposional)
b. Wanita minimal 155 cm dengan berat badan proposional (khusus untuk Papua tinggi badan 150 cm dengan berat badan proposional)

Sunday, August 25, 2013

Informasi Penerimaan CPNS Kemenkumham 2013

Informasi Lengkap Penerimaan CPNS Kemenkumham 2013


Salah satu instansi pemerintah yang akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 20013 ini adalah Kementerian Hukum dan Hukum Asasi Manusia (HAM). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi salah satu dari 65 instansi pemerintah  yang akan membuka lowongan CPNS. Pemerintah akan merekrut sekitar 60.000 pegawai baru. Dari total CPNS baru itu, sebanyak 20.000 CPNS direkrut instansi pusat dan sisanya direktur pemerintah daerah.

Merebaknya isu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 23-27 Agustus 2013 lalu memicu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana angkat bicara dalam akunnya di salah satu media jejaring sosial. Dalam pernyataannya, Wamenkumham mengingatkan kepada masyarakat yang berminat mencari pekerjaan di salah satu instansi pemerintah pusat ini untuk berhati-hati terhadap berita palsu (hoax) dan terus memantau perkembangan info lowongan CPNS pada sumber yang terpercaya. Disamping itu, Wamenkumham juga memastikan bahwa penerimaan CPNS Kemenkumham 2013 akan tetap digelar namun untuk waktunya belum dapat dipastikan. 

Saturday, August 24, 2013

Dugaan Pelecehan Seksual di Rutan Marko Brimob Kelapa Dua, Petugas Minta Pembezuk turunkan Celana Dalam

Para istri dari nara pidana kasus terorisme, mengaku mengalami tindak pelecehan saat membezuk suami mereka di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Polri, di Kelapa Dua, Depok, Jawab Barat. Salah satunya dialami oleh Ummu Nauzah, istri dari Agus Suprianto, saat masuk ke ruangan bezuk, ia diminta,oleh sipir wanita yang memeriksanya untuk menurunkan celana dalam yang dipakainya.
“Saya kaget, saya di suruh menurunkan celana dalam,” kata Ummu kepada kiblat.net saat melaporkan peristiwa itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jumat (23/8/13).
Ia menceritakan, peristiwa itu terjadi pertama kali membezuk suaminya, pada 10 Mei 2013 lalu. Awalnya sipir hanya meraba-raba tubuhnya sebagai prosedur pemeriksaan pembezuk. Namun, selanjutnya petugas jaga dengan nada ketus menyuruhnya menurunkan celana dalam yang ia kenakan. Sipir beralasan bahwa hal tersebut adalah prosedur pemeriksaan kepada setiap pengunjung.

Politik Perundang-Undangan by M. Alamsyah, S. Sos, SH., MH

Hero Herlambang Bratayudha, SH - Rayhan Yusuf Mirshab